Menimbang

:

a.

bahwa dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut serta membantu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kalurahan dapat membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;

b.

bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;

c.

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undagn Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah ;

7.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Menetapkan

:

KESATU

:

Membentuk KIM Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

KIM Jaringan Informasi Jatisarono (JIJ) Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas:

a.     Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara warga masyarakat dengan Pemerintah; dan

b.     Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronika dan ataupun media tradisional.

KETIGA

:

Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu adalah bersifat independen dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. .

Ditetapkan di Jatisarono

pada tanggal 09 Maret 2021     2014

LURAH JATISARONO,

TTD

PAULUS SOSIANDARU JAKA PARIKENAN

NO.

KEDUDUKAN DALAM FORUM

N A M A

JABATAN / INSTANSI

I.

Pembina

Drs. RUDIYATNO, M.M.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo

II.

Pelindung

1.   IR. ST HARYOTO, MMA

2. PAULUS SOSIANDARU JAKA PARKENAN, S.E

1.   Panewu Nanggulan

2.   Lurah Jatisarono

III.

Penasehat

1.   BAMBANG SUSILO, S.Si., M.Eng

2.   Ir. HERI BUDI SANTOSA

1.   Kepala Bidang Informasi Komunikasi Pubik dan Statistik Dinas Kominfo Kulon Progo

2.   Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo KulonProgo

IV.

Ketua  

1.   Cahya Ahmadi

2.   Agus Sutarno

1. Carik

2. Danarta

V.

Sekretaris

1. Mugiyono

2. Muji Nugroho

1. Staf Kalurahan

2. Staf Kalurahan

   VI.

Bendahara

1. Sunarya

2. Isti Khomah

1. Staf Kalurahan

2. Staf Kalurahan

  VI.

Bidang Pengumpulan Data/Informasi

1. Wiwit Andiyati

2. Sri Widyawati

1. Jagabaya

2. Staf Kalurahan

    VIII.

Bidang Pengelolaan Data/Informasi

1. Sulistiyono

2. Joko Tristianto

1. Dukuh

2. Babinsa

    IX

Bidang Penyebaran Data/ Informasi

1. Arif Budi Santoso

2. Eddy Sulistyantoro

1. BPK

2. Babinkamtibmas

   X

Bidang Humas dan Media

1. Risdiyanto

2. Haryudo Mulyandono

1. Tokoh Masyarakat

2. BPK

XI

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kelembagaan

1.   Simon Sujari

2.   Kusmawarji

1. Palapa

2. Kamituwo

XII

Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Usaha dan Kemitraan

1.   Arif Budi Wibowo

2.   Diastika Susanto

1. Ulu-Ulu

2. BPK