Menimbang

:

a.    Bahwa tuntutan dalam keterbukaan public berdasar pasal 7 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kalurahan Jatisarono.

Mengingat

:

1.      Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8.      Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2013 Nomor 649);

9.      Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

11.   Peraturan Bupati  Kulon  Progo  Nomor  5  Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa  (  Berita  Daerah  Kabupaten  Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 5);

12.   SK Lurah Jatisarono No 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan Kalurahan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku  pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan  apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  sebagaimana mestinya.

AFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KALURAHAN JATISARONO

NO

JUDUL

RINGKASAN ISI INFORMASI

PENANGGUNGJAWAB PEMBUAT/PENERBIT INFORMASI

WAKTU PEMBUATAN INFORMASI

ALASAN PENGECUALIAN

DASAR

1

Dokumen pengadaan barang /jasa dari penyedia barang/jasa

Transaksi berdasar RAB dan SHBJ Tahun berjalan

Ulu-ulu

Tahun anggaran berjalan

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

2

Dokumen perjanjian kerjasama

BUMDesma

Palapa

Tahun anggaran berjalan

Dapat merugikan kepentingan hubungan 

3

Biodata pamong dan BPK

Riwayat hidup

Palapa

Tahun anggaran berjalan

Dapat mengungkap rahasia pribadi

Rahasia pribadi

4

Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat

Rapat Internal Kalurahan

Palapa

Tahun anggaran berjalan

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

5

Data yang mengandung NIK dan HP

Rahasia Pribadi

Jagabaya

Tahun anggaran berjalan

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

6

LHP Laporan Hasil Pemeriksaan

Rahasia Kalurahan

Carik

Tahun anggaran berjalan

Dapat menimbulkan kegaduhan di pemerintah Kalurahan

7

Hukum Disiplin Pamong Kalurahan

Daftar absensi

Palapa

Tahun anggaran berjalan

Dapat menimbulkan kegaduhan di pemerintah Kalurahan