Artikel Terkini
-
HUT Desa Jatisarono Ke-73 pada tanggal 16 Oktober 2019 dilaksanakan dengan acara yang sangat sederhana. Panitia HUT Desa Jatisarono Ke-73 diketuai oleh Bapak Mugiyatno selaku Dukuh Krinjing Tengah. Serangkaian acara HUT Desa Jatisarono ke-73 diawali dengan ziarah makam Kepala Desa Jatisarono pertama yaitu, Alm. Bapak R. Tondo Sutikno. Ziarah makam dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 13 Oktober 2019 pukul 15.30 WIB di Makam Bejaten. Ziarah makam ini dihadiri oleh keluarga besar Alm. Bapak R. Tondo Sutikno, Kepala Desa Jatisarono, Perangkat Desa dan ...
-
Jatisarono news – Sesuai regulasi dalam tahaban penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes 2020) Desa Jatisarono, yang mewajibkan melaksanakan Musrenbangdes di bulan Agustus 2019, maka dari itu Pemerintah Desa Jatisarono melaksanakan Musrenbangdes pada Hari Selasa tanggal 27/8. Acara Musrenbangdes dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari Pedukuhan Bejaten, Desa Jatisarono yaitu Bp. Benedictus Dwi Nugroho Santoso, S.E., Camat Nanggulan Drs. Duana Heru Suprianta, M.M, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Nanggulan ...
-
Sebagai upaya untuk meningkatkan kembali kebiasaan gotong royong di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengawali kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) 2019 berlokasi di Kecamatan Nanggulan tepatnya Desa Kembang pada Rabu (26/06/2019).
Dalam pembukaan BBGRM di Kecamatan Nanggulan, Bupati Kulon Progo yaitu Bapak dr. Hasto Wardoyo, S.POG(K) yang akan dilantik menjadi Kepala BKKBN dalam piatonya menyebutkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo akan berkembang pesat seiring telah diresmikannya Yogyakarta International Airport. ...
-
Pengaduan tentang layanan kami, dapat Anda sampaikan melalui Aplikasi LAPOR.
Penyampaian aduan dapat melalui dua cara sebagai berikut :
SMS ke 1708 dengan format Kulonprogo (SPASI) Isi Aduan
Mengunjungi website lapor.go.id
...
-
- ...
-
- ...
-
- ...
-
Dasar hukum penyelenggaran Pengelolaan Informasi Daerah di Kabupaten Kulon Progo, didasarkan pada beberapa dasar hukum yang telah ditetapkan di Indonesia; Adapun dasar hukum penyelenggaraan PPID antara lain :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan ...