You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Jatisarono
Kalurahan Jatisarono

Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta

WEBSITE RESMI KALURAHAN JATISARONO, KAPANEWON NANGGULAN, KABUPATEN KULON PROGO II PEMBAYARAN PBB-P2 (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN) JATUH TEMPO 30 SEPTEMBER 2024, MARI KITA LUNASI SEBELUM JATUH TEMPO, HINDARI DENDA 2%

Pandemi Covid-19, Kemendag RI Optimalkan Perlindungan Konsumen

Administrator 03 November 2020 Dibaca 1.074 Kali

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Konsumsi rumah tangga menyumbang sangat signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa komponen konsumsi rumah tangga pada bulan Agustus tahun 2020 memegang porsi 57.85 persen dari PDB.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Veri Anggrijono, dalam kegiatan Media Gathering dengan tema “Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Maju” pada Senin (2/11) mengatakan, “Konsumen memiliki peran penting agar ekonomi bangsa dapat terus meningkat. Hal ini membuat perlunya penyeimbangan dengan perlindungan hak konsumen. Di situlah negara harus hadir.”

Dalam paparannya, Dirjen PKTN menyampaikan, Kemendag dalam pandemi Covid-19 ini, terus memperkuat pelaksanaan perannya dalam perlindungan konsumen dari sisi pengawasan kegiatan perdagangan dan barang beredar dan/atau jasa, edukasi melalui daring dan iklan layanan masyarakat serta pengaduan konsumen.

Lebih lanjut Veri mengatakan, bahwa perubahan perilaku perdagangan yang memanfaatkan sistem elektronik ini perlu didukung oleh perlindungan hak konsumen, sehingga konsumen selalu percaya kalau transaksi yang dilakukannya aman.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan berbagai persoalan konsumen yang timbul. Pada tahun 2019, Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia adalah 41,70 atau baru berada pada level mampu. Pada level ini, artinya konsumen sudah mengenali haknya, namun belum terlalu aktif memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim menyatakan, “sesuai UU Perlindungan Konsumen, BPKN melaksanakan fungsi dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan melalui memberikan wadah untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen sebagai dasar pemberian rekomendasi kepada pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti.

“Peningkatan transaksi elektronik selama masa pandemi Covid-19, menambah risiko kerugian bagi konsumen. Untuk itu, perlu ditingkatkan kesadaran konsumen dalam membela haknya melalui saluran pengaduan atau penyelesaian sengketa konsumen yang dibentuk oleh masing-masing instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Perdagangan”, ujar Rizal.

Pada tahun 2020, pengaduan perdagangan melalui sistem elektronik tercatat sebanyak 299, dengan pokok masalah yang diadukan adalah terkait kerugian dalam bertransaksi di e-commerce, dan pokok masalahnya mayoritas adalah mengenai phishing dan penyalahgunaan akun melalui OTP.

Melihat dari peran penting konsumen, maka perlindungan konsumen oleh negara harus didukung dengan sinergitas dari semua pemangku kepentingan. Peningkatan keberdayaan konsumen menjadi kunci penting untuk terus membangun kepercayaan konsumen di Indonesia. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Konsumen Nasional tahun 2020 diharapkan dapat menjadi pengingat sekaligus memperkuat kedudukan konsumen sebagai penentu peningkatan ekonomi nasional.

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp2,487,150,449
0%
Belanja
Rp0 Rp2,569,553,449
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-182,403,000
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp5,000,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp0 Rp77,597,800
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp10,603,800
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,138,395,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp140,659,044
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp939,894,805
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp175,000,000
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,342,835,461
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp854,010,988
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp183,093,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp60,114,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp129,500,000
0%